Info Islam

Menelisik Sebab Pembubaran Parlemen Israel

Anggota parlemen rezim Zionis Israel (Knesset) menyetujui pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilu dini di wilayah Palestina pendudukan.

Rencananya pemilu parlemen Israel bakal digelar tujuh bulan lebih cepat dan diselenggarakan pada April 2019. Pertanyaan mendasar adalah apa sebab bubarnya kabinet koalisi Israel dan keputusan untuk menyelenggarakan pemilu dini parlemen?

Untuk memahami lebih baik sebab terjadinya peristiwa ini, kami akan menyebutkan dua faktor internal dan eksternal.

Faktor internal sebagai sebab utama bubarnya kabinet koalisi Netanyahu. Awal bubarnya kabinet koalisi Israel adalah persetujuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas rencana gencatan senjata di Jalur Gaza.

Militer Israel bulan Oktober lalu melancarkan operasi ke Jalur Gaza dan meneror sejumlah komandan muqawama. Aksi ini menuai respon tegas dari Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas). Setelah respon dari kubu muqawama, Israel selama dua hari membombardir berbagai wilayah Jalur Gaza, tapi kali ini pun tindakan mereka mendapat balasan tegas dan mematikan dari kubu muqawama Palestina.

Dalam aksi balasannya tersebut, muqawama Palestina menembakkan 460 roket dan rudal ke arah bumi pendudukan dan sistem Iron Dome Israel hanya mampu mencegat 100 roket dan rudal muqawama. Pasca kekalahan memalukan ini, kabinet Israel sepakat atas rencana gencatan senjata, namun salah satu dampaknya adalah pengunduran diri Avigdor Lieberman dari posisinya menteri peperangan. Dengan demikian kabinet koalisi keluar dari suara mayoritas. Aksi keluar dari koalisi ini kemudian disusul oleh Partai The Jewish Home pimpinan Naftali Bennett. Dengan demikian secara pasti kabinet koalisi pimpinan Netanyahu bubar.

Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi bubarnya kabinet koalisi Israel dan memicu keputusan penyelenggaraan pemilu dini parlemen adalah friksi internal kabinet dan antara kabinet dengan parlemen terkait sejumlah undang-undang, draf serta terbentuknya kelompok demonstran Rompi Kuning.

Para pemimpin koalisi kabinet Israel di sidang mereka hari Senin lalu menilai parlemen gagal mencapai kesepakatan untuk mempertahankan kabinet saat ini. Friksi terkait peratifikasian undang-undang rasis Negara Yahudi termasuk dari friksi ini.

Netanyahu saat membela undang-undang rasis ini mengatakan, “Undang-undang ini menunjukkan komitmen kita kepada Israel dan undang-undang yang kami ratifikasi mengindikasikan komitmen kita kepada setiap warga Zionis.”

Padahal sejumlah partai yang terlibat di kabinet koalisi menentang undang-undang ini. Dalam hal ini tidak adanya kesepakatan terkait peratifikasian undang-undang tersebut juga memicu friksi lain di tubuh kabinet dan antara kabinet dengan parlemen.

Partai seperti Yesh Atid pimpinan Yair Lapid dan Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Lieberman menentang draf tersebut. Tzipi Livni, pimpinan kubu oposisi kabinet koalisi Netanyahu terkait hal ini mengatakan, undang-undang Hukum Ketenagakerjaan Ortodoks atau tanpa undang-undang ini, Kami tidak menginginkan Netanyahu dan ia haru hengkang. Tidak ada keamanan dan demokrasi di Israel dan biaya hidup pun semakin malah.”

Faktor lain tumbangnya kabinet Israel adalah protes warga Israel atas kondisi kehidupan yang berujung pada terbentuknya aksi protes Rompi Kuning di wilayah pendudukan.

Seluruh faktor dan kondisi ini mendorong Netanyahu dan Partai Likud berada di bawah tekanan hebat dan untuk menghentikan serangan tersebut, mereka terpaksa memilih opsi penyelenggaraan pemilu dini.

Ahmad Bakhshayeshi Ardestani terkait hal ini menyatakan bahwa Netanyahu dengan menggelar pemilu parlemen dini berencana meredam suara kubu oposisi dengan melibatkan rakyat dan partisipasi umum.

Meski demikian, tidak akan diharapkan Netanyahu akan menikmati posisi perdana menteri Israel dalam bulan-bulan terakhirnya, dan bahkan jika Partai Likud kembali menang di pemilu April 2019, maka sosok lain dari partai ini yang akan diajukan sebagai perdana menteri.

Sumber : Parstoday

Komentari Artikel Ini

comments