Meski adanya peringatan dan protes Korea Utara, Amerika Serikat dan Korea Selatan masih tetap menyelenggarakan manuver militer gabungan di perairan sekitar Semenanjung Korea.
Manuver terbaru tersebut digelar Senin (17/8) dan melibatkan puluhan ribu pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Korea Selatan di saat menekankan sisi defensif manuver tersebut, para petinggi Korea Utara menilai manuver ini sama halnya dengan persiapan perang terhadap Pyongyang. Tak hanya itu, Korut mengancam Amerika akan memberikan jawaban tegas jika manuver ini digelar.
Manuver yang bertepatan dengan peristiwa di perbatasan kedua Korea ini kian menambah kekhawatiran atas eskalasi tensi di Semenanjung Korea. Para pengamat menilai manuver militer gabungan yang digelar bertepatan dengn peristiwa di perbatasan kedua Korea patut dipertanyakan. Mereka meyakini, mengingat penentangan di dalam negeri Korea Selatan atas manuver gabungan, Departemen Pertahanan Korsel tengah mencari strategi yang mampu memberi justifikasi bagi opini publik Seoul.
Oleh karena itu, sepertinya penanaman ranjau di sepanjang jalur patroli Korea Selatan oleh Korea Utara menjadi alasan paling tepat untuk menjustifikasi penyelenggaraan manuver militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Karena Dephan Korea Selatan hanya dengan mencitrakan kondisi krisis di perbatasan kedua Korea dan membesar-besarkan ancaman Pyongyang, mampu menjustifikasi manuver gabungan tersebut. Khususnya Korut sebelumnya mensyaratkan perundingan dengan Korsel dan AS dengan dibatalkannya segala bentuk manuver militer.
Saat ini, bukan saja Korea Utara, namun kubu oposisi Korea Selatan juga memprotes ketergantungan pemerintah Seoul kepada Washington dan partisipasi negara ini di program militer AS di kawasan serta menilainya sebagai pemicu instabilitas dan kekeruhan regional.
Sebelumnya pemimpin kubu oposisi terpenting Korsel memperingatkan ketergantungan partai berkuasa kepada Amerika dan meminta pemerintah Seoul meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi di Korea Utara. Pemimpin Partai Koalisi Politik dan Demokrasi Baru (NPAD) di Korea Selatan juga menjelaskan, kedua Korea tidak boleh tergantung pada pihak lain termasuk kepada Amerika Serikat untuk memulai perundingan, bahkan di isu nuklir sekali pun.
Yang pasti, saat ini pandangan mayoritas di Korea Selatan terkait mekanisme menyikapi Korut adalah independensi kebijakan Korea Selatan dan lepas dari pengaruh AS. Namun pemerintah Seoul yang berada di bawah tekanan Washington, masih melakukan tindakan yang kian menjauhkan kedua Korea.
Menurut keyakinan pengamat politik, keberadaan pakta keamanan bersama antara Washington dan Seoul serta kehadiran luas militer Washington di Seoul menjadi faktor utama untuk saat ini yang mendorong pemerintah Korea Selatan lebih memilih kebijakan pro AS ketimbang kebijakan independen.
Ri Tong il, mewakili menlu Korea Utara di pidatonya pekan lalu di depan para menlu yang hadir di sidang ASEAN mengatakan, AS bukan mengharapkan Semanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir, namun ingin menguasai kawasan ini.
Petinggi Korut ini seraya menyatakan bahwa Washington menghendaki seluruh Semanjung Korea pro AS, kembali mengecam upaya negara adidaya ini menumbangkan pemerintahan Korea Utara.
Mengingat realita ini, Korea Utara senantiasa menunjukkan raksi keras atas penyelenggaraan manuver militer gabungan AS dan Korea Selatan serta menilai aksi tersebut sama halnya dengan persiapan penyerangan terhadap Korut serta penumbangan pemerintahan Pyongyang.
Sumber : www.indonesian.irib.ir
