Info Islam

Ketika Faksi-faksi Palestina Memperingatkan Konsekuensi Tindakan Sepihak dan “Kudeta” Mahmoud Abbas

Kelompok-kelompok Palestina memperingatkan dampak langkah ilegal dan tidak dapat diterima Mahmoud Abbas, Pemimpin Otorita Palestina yang membubarkan Parlemen Palestina. Mosa Abu Marzouq, anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengatakan, “Menciptakan krisis adalah satu-satunya hasil dari keputusan dan tindakan eksklusif Mahmoud Abbas.”

Saat melakukan ancaman sebelumnya, Mahmoud Abbas mengeluarkan perintah untuk membubarkan parlemen Palestina, dimana faksi-faksi Palestina memperingatkan konsekuensi keputusan ini. Langkah-langkah sepihak dan kontroversialnya berada dalam situasi, dimana keinginan dan pilihan rakyat Palestina adalah upaya untuk membentuk pemerintah persatuan nasional melalui penyelenggaraan pemilihan nasional.

Sementara masa kepemimpinan Mahmoud Abbas atas Otorita Palestina telah berakhir dan ia harus mematuhi Konsensus Nasional Palestina untuk mengadakan pemilihan Otorita Palestina, parlemen dan Dewan Nasional secara bersamaan. Namun dalam langkah selektif dan ilegal serta melanggar keragaman politik, Mahmoud Abbas berupaya untuk menghilangkan lembaga-lembaga demokrasi Palestina dengan tujuan untuk memperluas dominasi ilegal atas arena politik Palestina.

Mushir al-Masri, salah satu pemimpin Hamas menanggapi keputusan Pemimpin Otorita Palestina baru-baru untuk membubarkan parlemen Palestina dengan menjelaskan bahwa masa jabatan Mahmoud Abbas telah berakhir dan tidak memiliki posisi lagi seraya mengatakan, “Keputusan Mahmoud Abbas membubarkan parlemen Palestina tidak akan kami hiraukan.” Menurutnya, “Gerakan Fatah masih belum menerima kenyataan bahwa ia mewakili komunitas minoritas Palestina.”

Parlemen Palestina memiliki 132 kursi, dimana Hamas memiliki 76 kursi dan faksi Fatah yang berafiliasi dengan Mahmoud Abbas menguasai 43 kursi, sementara 13 kursi lainnya dikuasai faksi-faksi politik Palestina lainnya. Menurut Konstitusi Palestina, pemilihan parlemen diadakan setiap empat tahun, tetapi pemilihan parlemen terakhir diadakan pada tahun 2006. Sidang-sidang parlemen berhenti setelah Hamas berhasil menguasai Jalur Gaza pada 2007 dan wewenangnya diserahkan kepada Mahmoud Abbas, dimana Otorita Palestina melakukan perubahan ilegal dan sepihak terhadap undang-undang.

Pembubaran Parlemen Palestina oleh Otorita Palestina dalam kerangka kelanjutan dari tindakan sewenang-wenangnya, akan memiliki dampak berbahaya pada situasi internal Palestina. Ini dalam konteks, dimana Mahmoud Abbas yang berusaha merebut kekuasaan di Palestina dan membuka jalan untuk memajukan politik normalisasi hubungan dengan rezim Zionis dan memusnahkan faksi-faksi Muqawama serta mengejar dan menangkap para pejuang Muqawama perlawanan di Tepi Barat Sungai Jordan lalu menyertai kebijakan Israel terkait blokade Jalur Gaza. Masalah ini selalu ada di agenda Mahmoud Abbas yang telah menimbulkan kritik keras dari faksi-faksi Palestina.

Secara umum, pembubaran badan legislatif adalah keputusan politik dan ilegal yang akan membahayakan runtuhnya sistem politik Palestina. Sementara rakyat Palestina sedang menunggu posisi yang sejalan dengan bahaya tahap saat ini dan konstelasi politik yang sensitif dari rakyat Palestina di Quds, Tepi Barat dan Gaza. Sebuah keputusan yang menjadi menjadi semacam kejutan politik internal ke Palestina dan akan berbuah perpecahan di front terdepan Palestina. Itu adalah tantangan paling berbahaya yang mungkin dihadapi masalah di dalam Palestina.

Sementara itu, tindakan Mahmoud Abbas dalam mengejar pejuang Muqawama di Tepi Barat dan membuat kacau di jalan perjuangan bangsa Palestina melawan bilam saka tidak termasuk tindakan nasionalis, tetapi merupakan “tindakan pengkhianatan” dengan bertujuan menyerang proyek persatuan, solidaritas dan Intifada bangsa Palestina menentang rezim pendudukan Quds.

Otorita Palestina percaya bahwa mengatasi tantangan dan bahaya yang dihadapi Palestina adalah tugas nasional yang tidak dapat dicapai, kecuali melalui persatuan, partisipasi dalam arena domestik dan memprioritaskan kepentingan nasional serta mengutuk pendudukan melalui konfrontasi dengannya, dan bangga dengan perlawanan dan dukungan rakyat.

Reaksi faksi-faksi Palestina terhadap langkah-langkah memecah belah Mahmoud Abbas untuk memajukan kebijakan tebar fitnah di kalangan warga Palestina masih dalam kerangka kebijakan yang didiktekan Trump dalam bentuk Kesepakatan Abad, dan menyoroti sensitivitas dan kewaspadaan warga Palestina terhadap setiap tindakan dan perilaku yang berbau pengkhianatan. Dan langkah baru-baru ini yang lebih mirip kudeta dari Mahmoud Abbas ini telah dikutuk oleh hampir semua kelompok Palestina.

Palestina menekankan bahwa perselisihan utama mereka harus dengan musuh Zionis, dan bahwa persaingan politik dan kepentingan partai tidak boleh mengarah pada permusuhan antara faksi-faksi Palestina. Karena satu-satunya yang diuntunkan dari permusuhan ini adalah rezim Zionis Israel dan dampak dari perselisihan yang mengancam cita-cita Palestina harus dibayar juta oleh bangsa Palestina.

Sumber : Parstoday

Komentari Artikel Ini

comments